Pemkab Pesisir Barat Siap Sinkronkan Program Pembangunan dengan Pemprov Lampung
BANYUWULU.COM- PESISIR BARAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat menegaskan komitmennya untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung. Komitmen tersebut disampaikan usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Senin (22/6/2026).Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, hadir bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperida) serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pesisir Barat.Rakor dipimpin langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, didampingi Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, serta Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan. Kegiatan itu juga dihadiri para sekretaris daerah, kepala Bappeda/Baperida, dan kepala BKAD dari seluruh kabupaten/kota se-Lampung.Dalam arahannya, Rahmat Mirzani Djausal menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi danu pemerintah kabupaten/kota guna mewujudkan pembangunan yang terintegrasi serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak dapat berjalan secara parsial. Diperlukan kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan agar target pembangunan dapat dicapai secara optimal.
“Perencanaan pembangunan tahun 2026 harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan infrastruktur, pengembangan sektor unggulan daerah, peningkatan investasi, pengentasan kemiskinan, serta penguatan ketahanan ekonomi masyarakat,” tegas Gubernur.Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung memaparkan arah kebijakan pembangunan tahun 2026 yang mencakup strategi percepatan pertumbuhan ekonomi, penguatan konektivitas wilayah, optimalisasi pendapatan daerah, hingga sinkronisasi program prioritas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menyebut rakor tersebut menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi dan langkah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.
